Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan meminta kepala daerah agar selektif saat mengajukan formasi dan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena menurutnya, banyak usulan dari daerah itu yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan.
"Karena saat ini kita terus lakukan reformasi. Kita harus restrukturisasi dulu, apakah benar sekian ribu dibutuhkan di suatu instansi, lalu butuh sekian ribu di kabupaten/kota Itulah yang sedang saya minta, agar jangan asal-asal ajukan ajukan saja," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/6).
Untuk kuota tahun 2011, jumlah kuota CPNS kata Mangindaan, tidak akan jauh berbeda dengan kuota tahun 2010. Hanya saja, jatah untuk (kalangan) honorer menjadi PNS, akan dikurangi sekitar 300 ribu. Karena jumlah PNS yang masuk usia pensiun sekitar 160-170 ribu orang.
Saat menyusun kuota CPNS, Mangindaan meminta kepada daerah benar-benar mengusulkan sesuai kebutuhan. Khususnya pada daerah-daerah hasil pemekaran, yang masih membutuhkan banyak sumber daya manusia guna mengelola pemerintahan.
"Saya bilang ke bupati, jangan ajukan sembarangan ke saya. Saya akan tahu formasinya berapa. Jangan tiba-tiba berlebih. Apabila sudah berlebih, aturlah dulu yang ada itu," tegas Mangindaan.
Khusus untuk CPNS tenaga pendidikan atau guru, Kemenpan kata Mangindaan, akan meminta peran aktif dari Kementerian Pendidikan. Hal ini penting guna menyeleksi pemerataan guru sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
"Saya sudah minta bidangnya. Saya tinggal menunggu. Pak Mendiknas juga saya minta tolong menangani masalah ini. Tolong disesuaikan dengan bidang yang diminta. Saya lihat, tenaga administrasi di daerah sudah terlalu banyak, sementara guru tidak ada," kata Mangindaan.
Banyak Instansi Tak Buka Lowongan CPNS Baru
Proses penentuan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 terus bergulir. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mencatat, muncul instansi yang tidak mengajukan permohonan pagu CPNS 2011. Otomatis mereka tidak membuka lowongan CPNS 2011. Kemen PAN dan RB mengapresiasi instansi-instansi tersebut.
Instansi pemerintah yang menentukan sikap tidak menggelar seleksi CPNS 2011 tersebar di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, keputusan tidak melaporkan permohonan pagu CPNS tersebut disampaikan secara tertulis oleh masing-masing instansi.
Di tingkat pemerintah pusat, instansi yang sudah menyatakan tidak membuka lowongan CPNS 2011 adalah Sekretariat DPR RI, Menko Perekonomian, Kemen PAN dan RB, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), dan Badan Intelejen Negara (BIN).
Sementara di tingkat provinsi, Kemen PAN dan RB mendapatkan laporan tertulis jika Provinsi Bali tidak mengajukan usulan pagu CPNS 2011. Selanjutnya, daerah lain yang tidak mengusulkan pagu CPNS adalah di Kota Batu Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangli di Bali, dan Kabupaten Musibanyuasin di Sumatera Selatan.
Ramli menuturkan, alasan dari beberapa instansi tersebut untuk tidak membuka pendaftaran CPNS 2011 hampir seragam. Untuk di Kemen PAN dan RB sendiri, Ramli menjelaskan tahun ini hanya ada tujuh pegawai yang pension. "Kami tidak mengisinya tahun ini. Kemungkinan dirapel tahun depan," tandasnya.
Alasan lain tidak mengusulkan pagu CPNS 2011 adalah, keterbatasan anggaran belanja pegawai. Selain itu, di juga muncul alasan instansi tersebut masih mengupayakan perhitungan ulang dan efektifitas pegawai yang sudah ada. Melimpahnya tenaga honorer, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan daerah tidak mengusulkan pagu CPNS 2011. Terakhir, ketimpangan alokasi belanja pegawai dengan biaya pembangunan daerah.
Langkah dari beberapa daerah yang tidak meminta jatah kuota CPNS 2011 tersebut mendapatkan apresiasi Kemen PAN dan RB. Ramli mengatakan, upaya tersebut bisa menjadi contoh daerah-daerah yang aparatur pegawai negerinya cukup banyak. "Bahkan saya mendapatkan laporan ada PNS yang di-non job-kan," tegas dia.
Dengan tidak menerima dulu CPNS baru, Ramli berharap aparatur di sebuah instansi tadi bisa bekerja optimal. Pejabat yang sementara ini merangkap sebagai Plt Sekretaris Menteri PAN dan RB itu menambahkan, instansi saat ini harus benar-benar mengoptimalkan tenaga yang sudah dimiliki. "Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang kita jalankan," tandasnya.
Sementara itu, proses penggodokan usulan pagu CPNS pusat dan daerah telah sampai di meja Kementerian Ekonomi. Ramli mengatakan, hingga sekarang usulan masih belum komplit. Di tingkat provinsi daerah terdapat 50-an kabupaten dan kota yang belum menyerahkan usulan pagu CPNS 2011. Kabupaten dan kota ini juga belum memberikan keterangan jika memang tidak butuh usulan CPNS baru. "Proses jalan terus, sambil menunggu yang lain komplit. Tapi jika telat, otomatis hangus," pungkasnya
Sementara itu, Tinggal selangkah lagi dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berkaitan dengan nasib honorer akan diterbitkan pemerintah. Meski RPP tentang PTT (Pegawai Tidak Tetap) masih dibahas alot di internal pemerintah, namun Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan optimis dalam waktu dekat ini keduanya sudah diterbitkan.
"Selangkah lagi proses penetapannya. Sekarang sedang dibahas di Menkopolhukam. Setelah itu kita ajukan ke presiden," ujar Mangindaan di Jakarta, Selasa (7/6).
Ditanya kapan pastinya RPP Honorer Tertinggal dan PTT diajukan, mantan gubernur Sulut ini mengatakan, masih menunggu kesepakatan beberapa instansi. Pasalnya, masih terjadi perbedaan pendapat tentang PTT.
"Kalau honorer tertinggal sebenarnya sudah oke. PTT-nya yang masih jadi persoalan. Beberapa instansi belum sepakat tentang peraturannya. Bila sudah clear kita serahkan ke Setneg. Setelah itu tergantung presiden kapan ditekennya," kilahnya.
Sebelumnya Sesmenpan-RB Tasdik Kinanto mengungkapkan, sekitar 47 ribuan honorer kategori I yang lolos verifikasi dan validasi. Sedangkan kategori II ada 600 ribu. Kedua kategori ini menunggu penetapan Menpan-RB untuk kemudian diumumkan ke publik. Hanya saja Menpan-RB belum bisa menetapkan karena masih menunggu RPP honorernya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar