125.000 Pegawai Honorer Siap Diangkat Tahun Ini

Pemerintah berjanji mengangkat 125 ribu pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut sekira 70 ribu orang berasal dari honorer K1.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Azwar Abubakar mengungkapkan pengangkatan tersebut karena ada kurang lebih 125 ribu PNS yang telah habis masa jabatannya.

“Jadi kita juga akan terima sekira segitu. Setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1 atau honorer. Setengahnya lagi baru kita terima (pegawai) yang khusus-khusus tadi,” ungkap dia kala ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat kepada okezone.com (16/3/2012).

Dia menambahkan, penerimaan PNS ini nantinya akan merata di seluruh wilayah baik pusat maupun daerah. Selain PNS Honerer, pemerintah juga akan menerima pegawai yang bersifat K2.

“Jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan. Yang K2 itu yang di bawah 2005. Kita yang kita perkirakan itu di bawah 2005 semua. K2 itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung,” paparnya.

Lebih jauh azwar menambahkan, penerimaan PNS tersebut juga dilakukan denggan syarat penyeleksian PNS seperti biasa. Hal ini untuk menjamin kualitas PNS ke depannya.

“Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang. Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu. Enggak ada nama, enggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan,” kata Azwar.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk tim pengawas yang bertugas mengecek validitas data dari pegawai honorer yang akan diangkat. Diharapkan dengan cara ini tindak KKN tidak terjadi pada proses pengangkatan.

14 Ribu Guru Honorer Bandung Akan Dapat Tunjangan

Sekitar 14 ribu guru honorer Kota Bandung akan mendapat tunjangan daerah dari Pemerintah Kota Bandung pada Januari 2012.

Tunjangan daerah bisa mereka peroleh setelah sebelumnya para guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung tersebut rajin melakukan demonstrasi menuntut perbaikan kesejahteraan.

“Rencananya pada Januari tunjangan daerah mulai dicairkan,” kata Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Erdiyan, kepada okezone di sela pendataan guru honorer yang akan menerima Tunda, di Bandung, kemarin.

Yanyan menjelaskan, nantinya Pemkot Bandung akan menyalurkan tunjangan daerah melalui rekening PGRI Kota Bandung. Selanjutnya, FKGH Bandung akan membuat rekening sendiri supaya tunjangan tersebut bisa langsung sampai ke rekening-rekening guru honorer.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan untuk melakukan uji kelengkapan administrasi bagi guru honorer yang berhak menerima tunjangan daerah. Data tersebut diminta DPRD Kota Bandung ketika sejak 24 November lalu ketika FKGH getol unjuk rasa dan audiensi.

Dia menyebutkan, FKGH ditantang DPRD untuk menyiapkan data jumlah guru honorer di Bandung. Maka, sejak Rabu 4 Januari 2012 hingga Senin 9 Januari 2012, FKHG melakukan pendataan di Gedung Indonesia Menggugat Bandung. Setiap hari, ribuan guru honorer mendatangi gedung tersebut.

Selanjutnya, data tersebut akan disampaikan kepada DPRD Bandung. Berdasarkan hasil audiensi FKGH dengan DPRD, selama dua tahun ke depan guru honorer yang terdata akan mendapat tunjangan daerah sebesar Rp300 ribu per bulan.

Yanyan berharap, Tunda bisa dicairkan satu tahun sekali secara penuh. “Tunjangan daerah ini untuk semua guru honorer di Bandung. Kita berharap hingga minimal lima tahun ke depan. Tapi, DPRD sanggup dua tahun saja. Ya mudah-mudahan ke depan meningkat lagi,” katanya.

Menurut Yayan, guru honorer di kota lain memang sudah mendapat tunjangan daerah. “Soal tunjangan ini Bandung memang tertinggal dibandingkan kota lain. Kota Cimahi saja sudah dapat sejak 2010,” ujarnya.

Selama ini, penghasilan guru honorer di Kota Bandung hanya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp300 ribu per bulan. Bagi guru honorer yang beruntung, bisa mendapat tunjangan fungsional dari pusat sebanyak Rp300 ribu.

“Namun, guru honorer yang mendapat tunjangan fungsional ini tidak jelas. Tiap tahun, jumlah penerimanya menurun dan tidak diperjuangkan Disdik,” ujarnya.

Seharusnya, kata Yanyan, Disdik Kota Bandung lah yang mengurus tunjangan daerah maupun tunjangan fungsional ini, termasuk pendataan. “Tetapi mungkin karena Disdik kekurangan tenaga, kita yang urus. Dengan tunjangan daerah ini seluruh guru honorer mendapat tunjangan tanpa melihat masa kerja dan usianya,” paparnya.

Hasil pendataan sementara, jumlah guru honorer yang sudah didata mencapai 14 guru. Kemungkinan hingga besok, jumlahnya akan terus meningkat

JANJI,APRIL 2012 RPP HONORER RAMPUNG

Pemerintah dan DPR RI Sepakat RPP Honorer Rampung April 2012

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat bahwa pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengakomodasi tenaga honorer. Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar,  Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan-Jakarta, Senin (13/2).

Rapat Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP  tenaga honorer baik Kategori 1 (K1) dan K2 dan melaporkan hasilnya kepada Komisi II DPR RI paling lambat April. Untuk itu, Kementerian PAN dan RB  bersama BPKP dan BKN berkomitmen segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer tersebut.

Namun demikian, Azwar Abubakar menyampaikan bahwa berdasarkan proses verifikasi dan validasi (Verval) yang sedang berlangsung disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga  honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi  pemerintah kepada BKN. Oleh sebab itu  Azwar Abubakar menekankan perlunya dilakukan Verval ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota yang jumlah tenaga honorernya lebih dari 200 orang secara tepat dan akurat. “Hal serupa juga akan dilakukan terhadap instansi pemerintah yang mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada Presiden, Wakil  Presiden, Menteri PAN dan RB, serta Kepala BKN,” ungkap Azwar Abubakar. Lebih lanjut Azwar Abubakar menegaskan bahwa RPP tentang  tenaga honorer telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Eko Sutrisno mengemukakan bahwa dari 152.310 tenaga honorer K1 telah dilakukan Verval dan hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 dinyatakan memenuhi kriteria (MK), 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK) dan 1.850 sedang dalam proses verval. Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN, menurut Eko Sutrisno berjumlah 644.144 orang. Eko Sutrisno  menambahkan bahwa jumlah tersebut mengalami penambahan dari luncuran K1 yang dibiayai nonAPBN/APBD sebanyak 18.636 orang. Sehingga jumahnya keseluruhan mencapai 662.780 orang.  Mereka terdiri dari tenaga honorer instansi pusat 84.996 orang dan instansi daerah 577.784 orang.
Berdasarkan data Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, jumlah kekuatan PNS saat ini (bezzeting) per 31 Desember 2011 sebanyak 4.570.818 PNS. Mereka bekerja pada instansi pusat sebanyak 925.848 dan 3.644.490 bekerja pada instansi daerah. Sedangkan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 116.726, yang tersebar di instansi pusat sebanyak 23.152 dan di instansi daerah sebanyak 116.726. Dengan demikian kalau hingga akhir 2012 tidak ada rekrutmen CPNS maka jumlah keseluruhan jumlah PNS menjadi 4.457.092.

HARI INI (SELASA, 21 FEBRUARI 2012) FINALISASI RPP HONORER MENJADI PP PENGANGKATAN CPNS

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

Massa aksi tenaga honorer menuntut segera diangkat menjadi CPNS, di depan Istana

 

JAKARTA – Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. “Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan,” kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. “Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan,” kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. “Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat,” ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang  untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. “Tidak perlu menunggu sampai April,” ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. “Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang,” kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi.

Pagi Ini Guru Honorer Kembali Demo Di Istana

Jakarta Ratusan guru menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Mereka akan kembali melakukan demonstrasi di Istana Negara pagi ini.

"Agak siang sekitar pukul 09.00 WIB dari Masjid Istqlal longmarch ke Istana," ujar Koordinator Aksi, Kholik, kepada detikcom, Selasa (21/02/2012).

Kholik mengatakan bahwa sebagian peserta demonstrasi yang terdiri dari para guru honorer telah pulang ke daerah masing-masing. Sehingga massa demonstran tidak sebanyak hari-hari sebelumnya.

"Hari ini kemungkinan berkurang karena dari daerah ada yang pulang," jelasnya.

Kholik menyatakan bahwa aksi hari ini sebagai bentuk dukungan kepada 10 orang anggota Tim Lobi yang akan bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah direncanakan sebelumnya.

"Aksi hari ini memberikan dukungan kepada tim lobi yang sesuai dengan rencana kemarin. Tim lobi ini 10 orang, dari PGRI dan tenaga honorer," tutupnya.

Ribuan Guru Honorer Demo di Depan Istana

Ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Guru Honorer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan guru honorer menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, para guru honorer memiliki tuntutan tunggal, yaitu mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer.

Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina menjelaskan, ribuan guru yang ikut andil dalam aksi hari ini merupakan perwakilan dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Ia mengatakan, aksi demonstrasi ini digelar karena para tenaga honorer nyaris kehilangan kesabaran. Setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru honorer di sekolah, titik terang tentang pengangkatan status mereka tak kunjung diperjelas.

"Kami di sini bersama perwakilan dari guru honorer di seluruh Indonesia. Kami ingin menagih janji Presiden untuk segera menandatangani PP tersebut. Kami (honorer) tak ada bedanya dengan guru PNS," kata Ani saat ditemui Kompas.com, di lokasi.

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Syahiri hermawan, yang juga hadir dalam demonstrasi ini mengatakan, guru honorer memiliki tuntutan tunggal agar PP tentang pengangkatan guru honorer segera ditandatangani oleh Presiden. Menurutnya, semua permasalahan guru honorer akan selesai jika Presiden segera menandatangani PP tersebut.

"Semua selesai sampai Presiden menandatangani PP tersebut. Entah sekaligus, ataupun secara bertahap. Ini supaya nasib guru honorer tidak terkatung-katung," ungkapnya.

Dijelaskan Syahiri, target peserta demonstrasi hari ini adalah lima puluh ribu peserta yang seluruhnya merupakan guru honorer di sekolah. Sampai berita ini diturunkan, peserta demonstrasi masih nampak berdatangan dari berbagai wilayah, dan umumnya menggunakan bis sewaan.

Guru Honorer Bakal Kepung Istana

JAKARTA, KOMPAS.com —  Sebanyak 50.000 guru dan tenaga tata usaha sekolah yang berstatus honorer bakal berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (20/2/2012). Para guru honorer ini akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menandatangani rancangan peraturan pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, di Jakarta, kemarin, mengatakan, para guru dan pegawai tata usaha honorer telah berdatangan ke Jakarta dari berbagai daerah di Indonesia dengan dukungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemerintah seharusnya sudah menuntaskan pengangkatan sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha sekolah honorer yang telah diverifikasi pada tahun lalu.

”Unjuk rasa nasional ini untuk menuntut Presiden segera menandatangani payung hukum pengangkatan para guru dan tata usaha honorer yang dibayar dengan APBN dan APBD untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah mulai jenjang TK hingga SMA/SMK,” ujar Ani.

Menurut Ani, sebenarnya persoalan pengangkatan tenaga honorer, termasuk guru, secara nasional sudah disepakati pada Agustus 2011. Namun, perombakan kabinet membuat pembahasan dan kesepakatan kembali terkatung-katung.

”Kami akan bertahan di Istana sampai Presiden memberi kepastian soal pengangkatan. Para guru dan pegawai tata usaha honorer yang dijanjikan diangkat jadi PNS ini sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Jadi, kenapa kami dipermainkan tanpa kepastian,” ujar Ani.

Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengatakan, pemerintah harus serius menuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS. ”Mereka kan sudah memenuhi syarat. Untuk apa ditunda-tunda lagi? Jangan guru yang mengabdi untuk mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini dizalimi terus,