HARI INI (SELASA, 21 FEBRUARI 2012) FINALISASI RPP HONORER MENJADI PP PENGANGKATAN CPNS

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

Massa aksi tenaga honorer menuntut segera diangkat menjadi CPNS, di depan Istana

 

JAKARTA – Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. “Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan,” kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. “Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan,” kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. “Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat,” ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang  untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. “Tidak perlu menunggu sampai April,” ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. “Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang,” kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi.

Pagi Ini Guru Honorer Kembali Demo Di Istana

Jakarta Ratusan guru menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Mereka akan kembali melakukan demonstrasi di Istana Negara pagi ini.

"Agak siang sekitar pukul 09.00 WIB dari Masjid Istqlal longmarch ke Istana," ujar Koordinator Aksi, Kholik, kepada detikcom, Selasa (21/02/2012).

Kholik mengatakan bahwa sebagian peserta demonstrasi yang terdiri dari para guru honorer telah pulang ke daerah masing-masing. Sehingga massa demonstran tidak sebanyak hari-hari sebelumnya.

"Hari ini kemungkinan berkurang karena dari daerah ada yang pulang," jelasnya.

Kholik menyatakan bahwa aksi hari ini sebagai bentuk dukungan kepada 10 orang anggota Tim Lobi yang akan bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah direncanakan sebelumnya.

"Aksi hari ini memberikan dukungan kepada tim lobi yang sesuai dengan rencana kemarin. Tim lobi ini 10 orang, dari PGRI dan tenaga honorer," tutupnya.

Ribuan Guru Honorer Demo di Depan Istana

Ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Guru Honorer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan guru honorer menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, para guru honorer memiliki tuntutan tunggal, yaitu mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer.

Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina menjelaskan, ribuan guru yang ikut andil dalam aksi hari ini merupakan perwakilan dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Ia mengatakan, aksi demonstrasi ini digelar karena para tenaga honorer nyaris kehilangan kesabaran. Setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru honorer di sekolah, titik terang tentang pengangkatan status mereka tak kunjung diperjelas.

"Kami di sini bersama perwakilan dari guru honorer di seluruh Indonesia. Kami ingin menagih janji Presiden untuk segera menandatangani PP tersebut. Kami (honorer) tak ada bedanya dengan guru PNS," kata Ani saat ditemui Kompas.com, di lokasi.

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Syahiri hermawan, yang juga hadir dalam demonstrasi ini mengatakan, guru honorer memiliki tuntutan tunggal agar PP tentang pengangkatan guru honorer segera ditandatangani oleh Presiden. Menurutnya, semua permasalahan guru honorer akan selesai jika Presiden segera menandatangani PP tersebut.

"Semua selesai sampai Presiden menandatangani PP tersebut. Entah sekaligus, ataupun secara bertahap. Ini supaya nasib guru honorer tidak terkatung-katung," ungkapnya.

Dijelaskan Syahiri, target peserta demonstrasi hari ini adalah lima puluh ribu peserta yang seluruhnya merupakan guru honorer di sekolah. Sampai berita ini diturunkan, peserta demonstrasi masih nampak berdatangan dari berbagai wilayah, dan umumnya menggunakan bis sewaan.

Guru Honorer Bakal Kepung Istana

JAKARTA, KOMPAS.com —  Sebanyak 50.000 guru dan tenaga tata usaha sekolah yang berstatus honorer bakal berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (20/2/2012). Para guru honorer ini akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menandatangani rancangan peraturan pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, di Jakarta, kemarin, mengatakan, para guru dan pegawai tata usaha honorer telah berdatangan ke Jakarta dari berbagai daerah di Indonesia dengan dukungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemerintah seharusnya sudah menuntaskan pengangkatan sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha sekolah honorer yang telah diverifikasi pada tahun lalu.

”Unjuk rasa nasional ini untuk menuntut Presiden segera menandatangani payung hukum pengangkatan para guru dan tata usaha honorer yang dibayar dengan APBN dan APBD untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah mulai jenjang TK hingga SMA/SMK,” ujar Ani.

Menurut Ani, sebenarnya persoalan pengangkatan tenaga honorer, termasuk guru, secara nasional sudah disepakati pada Agustus 2011. Namun, perombakan kabinet membuat pembahasan dan kesepakatan kembali terkatung-katung.

”Kami akan bertahan di Istana sampai Presiden memberi kepastian soal pengangkatan. Para guru dan pegawai tata usaha honorer yang dijanjikan diangkat jadi PNS ini sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Jadi, kenapa kami dipermainkan tanpa kepastian,” ujar Ani.

Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengatakan, pemerintah harus serius menuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS. ”Mereka kan sudah memenuhi syarat. Untuk apa ditunda-tunda lagi? Jangan guru yang mengabdi untuk mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini dizalimi terus,

Ribuan Guru Honorer Demo di Depan Istana

  Ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Guru Honorer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan guru honorer menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, para guru honorer memiliki tuntutan tunggal, yaitu mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer.

Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina menjelaskan, ribuan guru yang ikut andil dalam aksi hari ini merupakan perwakilan dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Ia mengatakan, aksi demonstrasi ini digelar karena para tenaga honorer nyaris kehilangan kesabaran. Setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru honorer di sekolah, titik terang tentang pengangkatan status mereka tak kunjung diperjelas.

"Kami di sini bersama perwakilan dari guru honorer di seluruh Indonesia. Kami ingin menagih janji Presiden untuk segera menandatangani PP tersebut. Kami (honorer) tak ada bedanya dengan guru PNS," kata Ani saat ditemui Kompas.com, di lokasi.

Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Syahiri hermawan, yang juga hadir dalam demonstrasi ini mengatakan, guru honorer memiliki tuntutan tunggal agar PP tentang pengangkatan guru honorer segera ditandatangani oleh Presiden. Menurutnya, semua permasalahan guru honorer akan selesai jika Presiden segera menandatangani PP tersebut.

"Semua selesai sampai Presiden menandatangani PP tersebut. Entah sekaligus, ataupun secara bertahap. Ini supaya nasib guru honorer tidak terkatung-katung," ungkapnya.

Dijelaskan Syahiri, target peserta demonstrasi hari ini adalah lima puluh ribu peserta yang seluruhnya merupakan guru honorer di sekolah. Sampai berita ini diturunkan, peserta demonstrasi masih nampak berdatangan dari berbagai wilayah, dan umumnya menggunakan bis sewaan.

Guru Wajib Ngajar 24 Jam Seminggu

CIREBON - Disdik Kota Cirebon tengah gencar menyosialisasikan, setiap guru wajib mengajar 24 jam seminggu. Demi menjalankan peraturan lima menteri. "Saat ini kami memang tengah gencar menjalankan peraturan lima menteri. Di mana, isinya mengenai peraturan bahwa setiap guru mata pelajaran diharuskan mengajar sebanyak 24 jam dalam satu minggu," kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Drs Dana Kartiman MPd kepada Radar Cirebon (JPNN Group), Sabtu (18/2).

Menurut Dana, peraturan ini mutlak hukumnya. Jika tidak, disdik tidak segan-segan mengambil tindakan. Seperti memutasi guru yang bersangkutan ke tempat yang lain.

"Pokoknya setiap guru harus mengajar 24 jam dalam seminggu. Kalau misalnya ada guru dari SMK mengajar hanya 8 jam, bisa jadi akan dimutasi ke luar Cirebon. Atau turun tingkat. Dari yang tadinya mengajar di SMK, bisa jadi mengajar di SD," katanya.

Demi menjalani peraturan lima menteri ini, tambah dia, disdik sudah mulai mensosialisasikan kepada sejumlah sekolah

PP Honorer jadi CPNS Ditenggat April Pemda yang Punya Lebih 200 Honorer Dicurigai

JAKARTA--Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

"Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor," tegas Taufik.

Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.