Minggu, 03 Maret 2013

DPRD Kab Blitar Konsultasi Ke BKN Terkait PP 56/2012



Rombongan DPRD dan BKD Kabupaten Blitar melakukan kunjungan kerja ke BKN terkait penyelesaian honorer K 2  dan konsultasi tentang PP nomor 56 tahun 2012 ke BKN. Rombongan DPRD dan BKD tersebut diterima oleh Kasubbag Publikasi Biro Humas dan Protokol Petrus Sujendro di ruang mawar lantai I gedung I BKN Jakarta kamis 28/2/2013.

Suwito selaku ketua rombongan mempertanyakan nasib tenaga honorer k 2 Kab  Blitar yang berjumlah 1565 yang telah diusulkan oleh BKD ke BKN pada bulan Mei 2012 namun sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Disamping itu dalam audiens juga muncul pertanyaan tentang formasi untuk penerimaan CPNS tahun 2013 bagi kab Blitar.

Petrus menerangkan     bahwa data K 2  yang sudah masuk di BKN per 30 mei 2012 sudah selesai dibuat data base dan sudah didistribusikan ke kanreg BKN di daerah namun belum bisa dipublikasikan karena belum ada regulasinya. Sesuai dengan time table yang disepakati Menpan dan RB dan BKN bahwa rencana pengumuman K 2 dilaksanakan di bulan Maret 2013 dan pelaksanaan ujian kompetensi dasar dilaksanakan pada Juni -Juli 2013.

Sesuai regulasi yang ada saat ini bahwa penyelenggara tes adalah konsorsium Perguruan Tinggi.Bagi yang lulus ujian akan diangkat menjadi CPNS pada tahun anggaran 2013 dan 2014.Sementara untuk usulan Formasi Kab Blitar sudah menyampaikan dokumen berupa antara lain analisa jabatan,analisa beban kerja,redistribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan namun perhitungan  untuk tenaga lapangan belum lengkap. Disamping itu anggaran belanja pegawai untuk kab Blitar pada tahun 2011 sudah mencapai 64,18 persen  terhadap APBD. Petrus menambahkan bahwa Formasi  tahun 2013 sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menpan dan RB.

Ketua BKD menyatakan bahwa Kab Blitar saat ini masih kekurangan guru  sebanyak 1356 terutama guru SD. Hal ini karena Guru SD di Kab Blitar yang pension per tahun nya mencapai 400 hingga 500 orang dari antara 8000 guru yang ada.Blitar sudah melakukan redistribusi pegawai  terutama untuk guru SMP,SMA dan SMK namun untuk guru SD belum karena terkendala tehnis di lapangan. Petrus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar